STRATEGI PEMBANGUNAN / STRATEGI PERTUMBUHAN EKONOMI

STRATEGI PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI


STRATEGI UPAYA MINIMUM KRITIS (CRITICAL MINIMUM EFFORT)
• Menaikkan pendapatan perkapita pd tingkat pembangunan berkesinambungan (SUSTAINABLE) : terjadi laju pertum,buhan penduduk (HARVEY LEIBSTEIN).
• Setiap ekonomi tergantung HAMBATAN & RANGSANGAN.
Hambatan : menurunkan pendapatan perkapita dari tingkat sebelumnya
Rangsangan : menaikkan pendapatan perkapita

PERTUMBUHAN PENDUDUK FUNGSI DARI PENDAPATAN PERKAPITA
• Pendapatan naik, meningkatkan laju pertumbuhan penduduk. Hanya pada titik tertentu, jika melampaui titik tsb, kenaikan pendapatan perkapita menurunkan tingkat kesuburan. Dan ketika pembangunan mencapai tahap maju, maka laju pertumbuhan penduduk turun (LEIBSTEIN).
• Dengan kenaikan pendapatan perkapita, keinginan memperoleh anak semakin berkurang. Spesialisasi meningkat dan Mobilitas ekonomi & sosial ; kenyataan mengurus anak sangat sulit dan mahal. Maka laju pertumbuhan penduduk KONSTAN dan menurun (TESIS KAPILARITAS SOSIAL DUMONT).

Faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan pendapatan perkapita dari pelaksanaan Upaya Minimum Kritis :
1. Skala disekonomis internal ;
akibat tidak dapat dibaginya faktor produksi.
2. Skala disekonomis external ;
akibat ketergantungan eksternal, hambatan budaya dan kelembagaan di negara berkembang.

AGEN PERTUMBUHAN
1. Pengusaha
2. Investor
3. Penabung
4. Inovator

Kegiatan tersebut membantu pertumbuhan sehingga memunculkan :
1. Kewiraswastaan
2. Peningkatan sumber pengetahuan
3. Pengembangan keterampilan produktif masyarakat
4. Peningkatan laju tabungan dan investasi

RANGSANGAN PERTUMBUHAN
1. Rangsangan ZERO-SUM
Tidak meningkatkan pendapatan nasional tetapi bersifat upaya distributif
• Kegiatan bukan dagang ; posisi monopolistik, kekuatan politik & prestise sosial
• Kegiatan dagang , tidak menambah sumber agregat
• Kegiatan spekulatif, memboroskan sumber kewiraswastaan yang langka
• Kegiatan tabungan netto ; nilai sosial nibil / lebih rendah dari privatnya.

2. Rangsangan POSITIVE-SUM
Menuju pada pengembangan pendapatan nasional

Dalam ekonomi terbelakang, ada pengaruh bersifat anti perubahan yang menekan pendapatan perkapita :
1. Kegiatan usaha ZERO-SUM, pembatasan peluang ekonomi
2. Tindakan konservatif para buruh yg terorganisir menentang perubahan
3. Perlawanan thd gagasan dan pengetahuan baru dan daya tarik pengtahuan
4. Kenaikan pengeluaran konsumsi mewah pribadi / publik ; tidak produktif
5. Pertumbuhan penduduk & Angkatan buruh.

Upaya minimum kritis mengatasi pengaruh perekonomian terbelakang agar laju pertumbuhan ekonomi merangsang POSITIVE-SUM menjadi lebih besar dari ZERO-SUM, shg pendapatan perkapita naik, tabungan & investasi naik, yaitu :
1. Ekspansi agen pertumbuhan
2. Sumbangan masyarakat terhadap per unit modal naik seiring rasio modal output turun.
3. Berkurangnya keefektifan faktor-faktor penghambat pertumbuhan
4. Penciptaan kondisi lingkungan dan sosial ; mobilitas ekonomi dan sosial naik.
5. Peningkatan spesialisasi dan perkembangan sektor sekunder dan tersier.


STRATEGI PEMBANGUNAN SEIMBANG
Para ekonom Teori Dorongan Besar-Besaran (BIG PUSH THEORY)
Yaitu pembangunan di berbagai jenis industri secara bersamaan (SIMULTANEOUS) sehingga industri tersebut saling menciptakan pasar. Diperlukan keseimbangan antara DEMAND & SUPPLY.

TUJUAN UTAMA : menciptakan jenis industri yang berkaitan erat satu dengan yang lain sehingga setiap industri memperoleh EKSTERNALITAS EKONOMI sebagai akibat INDUSTRIALISASI.

Menurut REINSTEIN-RODAN, pembangunan industri besar-besaran menciptakan 3 macam eksternalitas ekonomi, yaitu :
1. Yang diakibatkan oleh perluasan pasar
2. Karena industri yang sama letaknya berdekatan
3. Karena adanya industri lain dalam perekonomian tersebut.

SCITOVSKY : Eksternalitas : jasa-jasa yg diperoleh dengan cuma-cuma oleh suatu industri dari satu atau beberapa industri.


STRATEGI PEMBANGUNAN TAK SEIMBANG
ALBERT O. HIRSCHMAN dan PAUL STREETEN : pola yang lebih cocok untuk mempercepat pembangunan di negara yang sedang berkembang, karena :
1. Secara historis pembangunan ekonomi coraknya tidak seimbang
2. Mempertinggi efesiensi penggunaan Sumber daya tersedia
3. Pembangunan tak seimbang menimbulkan KEMACETAN (BETTLENECKS) yaitu gangguan dlm proses pembangunan tetapi akan menjadi pendorong pembangunan selanjutnya.

Pembangunan tak seimbang antara sektor prasarana & sektor produktif
Cara pengalokasian sumber daya ada 2 bagian :
1. Cara pilihan pengganti (SUBSTITUTION CHOICES)
Menentukan proyek yang harus dilaksanakan
2. Cara pilihan penundaan (POSTPONEMENT CHOICES)
Menentukan urutan proyek yang harus didahulukan pelaksanaannya.

HIRSCHMAN : Menganalisis alokasi sumber daya sektor prasarana (Social Everhead Capital = SOC) dengan sektor produktif yang menghasilkan barang kebutuhan masyarakat (Directly Productive Activities = DPA). terdapat 3 pendekatan :
1. Pembangunan yang seimbang antar kedua sektor
2. Pembangunan tidak seimbang dimana sektor prasarana lebih ditekankan.
3. Pembangunan tidak seimbang dimana sektor produktif lebih ditekankan.

Kegiatan ekonomi mencapai efisien dan optimal, jika :
1. Sumber daya dialokasikan DPA dan SOC, pada tingkat produksi maksimum
2. Pada tingkat produksi tertentu, jumlah sumber daya digunakan DPA sedangkan SOC jumlahnya menurun.

PEMBANGUNAN TAK SEIMBANG DALAM SEKTOR PRODUKTIF
Mekanisme pendorong pembangunan (INDUCEMENT MECHANISM) ada 2 :
1. Pengaruh keterkaitan ke belakang (Backward Linkage Effects)
Tingkat rangsangan yg diciptakan pembangunan industri terhadap perkembangan industri yang menyediakan input bagi industri tsb.
2. Pengaruh keterkaitan ke depan (Forward Linkage Effects)
Rangsangan yg diciptakan oleh pembangunan industri thd perkembangn industri yg menggunakan produk industri yang pertama sbg input mereka.

Berdasarkan pada tingkat keterkaitan antar industri, ada 2 golongan :
1. Industri SATELIT (SATELITY INDUSTRY)
- Lokasi berdekatan dgn industri induk mempertinggi efisiensi
- Input utama berasal dari produk industri induk
- Besarnya industri tidak melebihi industri induk.
2. Industri NON SATELIT (NON SATELITY INDUSTRY)

CHENERY & WATANABE * Penggolongan industri ada 4 golongan :
1. Industri barang setengah jadi
2. Industri barang jadi
3. Industri barang setengah jadi sektor primer
4. Industri barang jadi sektor primer.


jnursyamsi.staff.gunadarma.ac.id/.../EP05_Strategi+pertumbuhan+dan+Pembangunan+ekonomi.doc



DAMPAK REPELITA TERHADAP PEREKONOMIAN

Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia.

Repelita I (1969 – 1974) bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian.
Repelita II (1974 – 1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi.
Repelita III (1979 – 1984) menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor.
Repelita IV (1984 – 1989) bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri.
Repelita V (1989 – 1994) menekankan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan.

I. Hasil-Hasil Pembangunan Nasional

Pada tahun 1965, perekonomian Indonesia berada pada titik yang paling suram. Persediaan beras sangat tipis dan pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengimpor beras serta memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Harga-harga membubung tinggi, yang tercermin dari laju inflasi yang mencapai puncaknya sebesar 650 persen di tahun 1966. Keadaan politik tidak menentu dan terus menerus bergejolak hingga pecahnya pemberontakan G-30-S/PKI. Sejak Oktober 1966 pemerintah Orde Baru melakukan penataan kembali kehidupan bangsa di segala bidang, meletakkan dasar-dasar untuk kehidupan nasional yang konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum. Di bidang ekonomi, upaya perbaikan dimulai dengan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Program ini dilaksanakan dengan skala prio ritas: (1) pengendalian inflasi, (2) pencukupan kebutuhan pangan, (3) rehabilitasi prasarana ekonomi, (4) peningkatan ekspor, dan (5) pencukupan kebutuhan sandang. Setelah itu upaya pembangunan yang sistematis mulai dilaksanakan melalui serangkaian pembangunan lima tahunan dan berjangka dua puluh lima tahun berdasarkan arahan-arahan GBHN. epelita I dalam PJP I dimulai pada tahun 1969/70. Agar pencapaian sasaran pembangunan dapat terwujud secara optimal dan sesuai dengan yang digariskan, maka sasaran-sasaran pembangunan dipilah dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan. Seluruh kebijaksanaan dirancang dan dilaksanakan dalam kerangka Trilogi Pembangunan.
Melalui pelaksanaan pembangunan yang sistematis, berencana, bertahap dan konsisten,
berbagai sasaran pembangunan telah dicapai tidak saja di bidang ekonomi tapi juga di semua bidang pembangunan lainnya seperti bidang kesejahteraan rakyat dan pendidikan, agama, iptek, hukum, politik, dan hankam.

Bidang Ekonomi

Pada awal Repelita I, keadaan bangsa Indonesia sangat memprihatinkan. Indonesia termasuk salah satu negara termiskin di dunia dengan pendapatan per kapita hanya sekitar US$ 70. Laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi yaitu antara 2 - 3 persen sedangkan laju pertumbuhan ekonomi semakin menurun. Jumlah penduduk miskin cukup besar, pada awal Repelita I mencapai 70 juta orang atau 60 persen dari seluruh penduduk.
Selama PJP I, laju pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 6,8 persen dengan laju pertumbuhan penduduk telah dapat ditekan rata-rata di bawah 2 persen per tahun, sehingga pendapatan per kapita meningkat lebih dari 11 kali (dinyatakan dalam US$ pada harga yang berlaku) menjadi di atas US$ 800.

Dalam 27 tahun terakhir ini sebanyak 8 kali perekonomian Indonesia tumbuh lebih dari 8
persen. Dalam PJP I, jumlah penduduk miskin telah berkurang menjadi 25,9 juta orang atau 13,7 persen dari seluruh penduduk. Upaya penanggulangan kemiskinan ini telah dilanjutkan dan ditingkatkan antara lain dengan tambahan program khusus seperti IDT dan sekarang dengan program Takesra/Kukesra. Dalam dua tahun Repelita VI, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 7,5 persen dalam tahun 1994 dan 8,1 persen dalam tahun 1995. Pertumbuhan itu telah melampaui sasaran (baru) yang
ditargetkan dalam Repelita VI yaitu sebesar 7,1 persen rata-rata per tahun. Dengan pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,6 persen per tahun dan pertumbuhan
ekonomi seperti di atas, pendapatan nasional nominal per kapita telah mencapai US$ 920 pada tahun 1994 dan US$ 1.023 pada tahun 1995. Pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat seperti tersebut di atas diperoleh terutama atas dukungan dari pertumbuhan sector industri pengolahan. Selama PJP I pertumbuhan sektor industri pengolahan rata-rata mencapai sekitar 12 persen per tahun, sedangkan dalam Repelita VI yang ditargetkan rata-rata sebesar 10,2 persen per tahun pada dua tahun pertama Repelita VI telah berhasil dilampaui yaitu masing-masing sebesar 12,5 persen dan 11,1 persen dalam tahun 1994 dan 1995 sehingga dalam kurun waktu sepuluh tahun sektor industri pengolahan telah berlipat 7 kali.
Pertumbuhan ekonomi disertai dengan perubahan struktur ekonomi yang makin seimbang penerimaan negara, dan struktur ketenagakerjaan. Pada awal PJP I, struktur produksi masih rentan dan didominasi oleh sektor pertanian. Pangsa sektor pertanian terhadap PDB hampir mencapai 50 persen sedangkan industri pengolahan dibawah 10 persen. Dalam tahun 1995, keseimbangan kedua sektor itu telah berubah yaitu pangsa
sektor pertanian telah menurun menjadi 17,2 persen sedangkan pangsa sektor industri pengolahan meningkat menjadi 24,3 persen, sehingga tatanan perekonomian menjadi lebih kukuh. Peranan sektor migas yang pada dekade 70-an mendominasi ekspor dan penerimaan Negara mulai menurun sejak tahun 1981/82. Dalam tahun 1995/96, peran ekspor migas dalam total eksportelah turun menjadi 22,0 persen dari puncaknya pada tahun 1982/83 sebesar 79,0 persen. Peran penerimaan negara yang berasal dari migas juga turun yaitu menjadi sebesar 20,8 persen, dari puncaknya pada tahun 1981/82 sebesar 70,6 persen. Struktur tenaga kerja juga telah mengalami perubahan dan menuju ke arah yang makin seimbang. Pada tahun 1971, pekerja yang bekerja di sektor pertanian, industri pengolahan, dan sektor lainnya adalah masing-masing 66,3 persen, 6,8 persen, dan 26,9 persen. Dalam tahun 1995, pekerja yang bekerja di sektor pertanian, industri, dan sektor lainnya telah berubah menjadi masing-masing 47,3 persen, 10,7 persen, dan 42,0 persen. (Angkatan kerja pada tahun 1971 berdadarkan usia penduduk di atas 10 tahun, dan pada tahun 1995 berdasarkan usia penduduk di
atas 15 tahun).
Perubahan struktur yang menjadi semakin kuat dan seimbang tersebut tidak terlepas dari
berkembangnya peranan sektor masyarakat dalam pembangunan, antara lain sebagai hasil berbagai kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 1980-an sampai dengan sekarang. Berbagai kebijaksanaan tersebut telah mendorong peningkatan penanaman investasiswasta yang cukup tajam. Misalnya, nilai persetujuan yang berasal dari PMDN dan PMA dalam tahun
1995/1996 mencapai Rp 87,5 triliun dan US$ 39,7 miliar atau naik sekitar 1,4 kali lipat dan 4,1 kali lipat dalam nilai nominal dibanding awal tahun 90-an.
Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, konsumsi masyarakat juga meningkat yang salah satunya ditandai oleh laju peningkatan impor barang-barang konsumsi yakni sebesar 17,9 persen pada tahun 1994 dan 64,4 persen pada tahun 1995. Dengan meningkatnya investasi dan pengeluaran konsumsi secara tajam dalam dua tahun
terakhir, defisit transaksi berjalan meningkat. Defisit transaksi berjalan tercatat sebesar US$ 3,5 miliar pada tahun 1994/95 atau 2,0 persen dari PDB dan US$ 6,9 miliar pada tahun 1995/96 atau 3,4 persen dari PDB terutama didorong oleh penanaman modal (asing) langsung. Upaya untuk mengendalikan terus dilakukan, agar defisit tersebut tetap dalam batas-batas yang aman.
Laju inflasi meskipun dapat dipertahankan "single digit", selama dua tahun Repelita VI masih di atas rata-rata target Repelita VI (5 persen) yaitu sebesar 9,2 persen dan 8,4 persen dalam tahun 1994 dan 1995. Dalam tahun 1996 ini diharapkan laju inflasi dapat ditekan lagi sehingga tidak lebih dari 7 persen.

B. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pendidikan

Pembangunan nasional tidak saja menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi
juga menghasilkan kesejahteraan rakyat yang makin meningkat dan makin merata. Kebutuhan pokok rakyat telah tersedia secara meluas dengan harga yang mantap dan dalam jangkauan rakyat banyak. Dalam PJP I kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan yang sangat berarti. Pada awal PJP I, angka harapan hidup baru mencapai rata-rata 45,7 tahun dan telah meningkat menjadi 63,5 tahun pada tahun 1995/96. Dalam periode yang sama, angka kematian bayi telah menurun dari 145 menjadi 55 per seribu kelahiran hidup. Peningkatan kesejahteraan rakyat ditunjukkan pula oleh meningkatnya ketersediaan jumlahkalori makanan yang tersedia bagi penduduk Indonesia dari 2.035 kilokalori dalam tahun 1968 menjadi 3.055kilokalori per kapita per hari pada tahun 1995. Penyediaan protein juga mengalami peningkatan yaitu dari 43,0 gram per kapita per hari pada tahun 1968 menjadi 69,2 gram per kapita per hari pada tahun 1995. Kedua indikator tersebut telah melampaui sasaran Repelita VI yang sebesar 2.150 kilokalori dan 46,2 gram per kapita per hari. Peningkatan rata-rata kalori dan protein ini juga Keberhasilan di bidang pangan yang antara lain tercermin dari tercapainya swasembada beras pada tahun 1984 dan diakui oleh FAO pada tahun 1985, telah meningkatkan kemampuan dalampenyediaan pangan bagi penduduk Indonesia dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Swasembada pangan ini akan terus dipertahankan secara dinamis didukung oleh upaya diversifikasi pangan.
Pada awal PJP I sampai dengan tahun kedua Repelita VI, ketersediaan beras per kapita pertahun meningkat dari 96,5 kg menjadi 150,9 kg; daging dari 2,7 kg menjadi 8,1 kg; telur dari 0,2 kgmenjadi 3,3 kg; ikan dari 8,9 kg menjadi 19,4 kg.
Program wajib belajar enam tahun yang dicanangkan sejak tahun 1984 telah mencapai sasarannya sebelum PJP I berakhir. Angka partisipasi kasar (APK) pada tingkat sekolah dasar meningkat dari 68,7 persen pada awal PJP I menjadi 111,9 persen pada tahun 1995/96; dari 16,9 persen menjadi 60,8 persen pada tingkat sekolah lanjutan pertama; dari 8,6 persen menjadi 35,9 persen untuk tingkat sekolah lanjutan atas; dan dari 1,6 persen menjadi 11,4 persen untuk tingkat pendidikan tinggi. Keberhasilan program-program pendidikan ini juga ditunjukkan dengan menurunnya jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang buta aksara dari 39,1 persen pada tahun 1971 menjadi 12,7 persen pada tahun 1995. Hasil pendidikan ini bukan sekedar statistik. Peningkatan pendidikan akan meningkatkan pendapatan, apresiasi terhadap sekitarnya, kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah, serta membangun kualitas kehidupan bagi generasi berikutnya. Dewasa ini kita sedang memetik hasil dari pendidikan dalam PJP I, sambil menyiapkan pendidikan untuk generasi yang akandatang.
Meningkatnya derajat pendidikan dan juga kesehatan mempunyai dampak terhadap
peningkatan kualitas peranan wanita dalam pembangunan. Derajat pendidikan wanita dari tahun ke tahun terus meningkat yang ditunjukkan oleh makin banyaknya wanita yang menempuh pendidikan pada setiap jenjang pendidikan. Pada tingkat SD jumlah murid wanita sudah hampir sama dengan murid laki-laki dengan rasio lebih dari 0.90. Pada tingkat SLTP, SLTA, dan PT rasio tersebut telah mencapai berturut-turut 0,89, 0,84, dan 0,63, dan terus meningkat. Demikian pula halnya dalam bidang kesehatan, mis alnya angka harapan hidup (AHH) wanita bahkan lebih tinggi dari AHH lakilaki,
yaitu sebesar 65,3 tahhun pada tahun 1995/96 sedangkan AHH laki-laki yaitu sebesar tahun. Di bidang ekonomi, peningkatan peran wanita ditunjukkan dengan makin banyaknya pekerja wanita yang pada tahun 1990 berjumlah 25,5 juta orang meningkat menjadi 28,5 juta orang pada tahun 1995. Dengan kemajuan tersebut, maka peranan wanita di segala bidang pembangunan makin nyata. Dalam pembangunan perdesaan, misalnya, peran wanita melalui PKK sangat besar kontribusinya.

C. Bidang Agama

Agama mempunyai peran yang sangat penting terhadap pembentukan moral manusia
Indonesia sebagai dasar membentuk manusia yang berkualitas. Oleh sebab itu, dukungan prasarana dan sarana peribadatan yang memadai memang diperlukan dalam upaya menjalankan kehidupan ibadah yang tenteram dan damai. Sejak awal PJP I sampai dengan tahun 1995/96 telah dibangun mesjid, gereja Kristen
Protestan, gereja Katolik, Pura, dan Wihara oleh berbagai kalangan baik pemerintah maupun masyarakat masing- masing sebanyak 600,3 ribu mesjid, 31 ribu gereja Protestan, 14 ribu gereja Katolik, 23,7 ribu Pura dan 4 ribu Wihara.
Walaupun sekali waktu dapatg timbul ketegangan, namun secara umum dapat dikatakan
bahwa selama ini telah berhasil diciptakan suasana kehidupan antaragama yang rukun sehingga para pemeluk agama dapat menjalankan ibadahnya dengan tenteram, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

D. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu dasar utama untuk meningkatkan
produktivitas. Berbagai upaya peningkatan teknologi terutama di bidang pertanian dan kesehatan telah membuahkan hasil selama PJP I dan dua tahun pertama Repelita VI telah membuahkan hasil. Keberhasilan lain yang dapat dicatat adalah meningkatnya kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam industri manufaktur, mulai dari industri dengan teknologi sederhana sampai industri canggih seperti pesawat terbang.

E. Bidang Hukum

Hukum merupakan dasar untuk menegakkan nilai-nilai kemanusian. Berbagai perbaikan di bidang hukum telah dilakukan dan diarahkan menurut petunjuk UUD 1945. Dalam kaitan ini, antara lain telah ditetapkan Un dang-undang tentang KUHAP, Undang-undang tentang Hak Cipta, Paten, dan Merek, kompilasi hukum Islam, dan lain-lain. Agar hukum dapat dijalankan berdasarkan peraturan- peraturan yang berla ku, telah pula dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas maupun kepada aparat pemerintah.
erbaikan aparatur hukum terus menerus dilakukan meskipun belum mencapai hasil yang
optimal, dan belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan keadilan masyarakat.

F. Bidang Politik, Aparatur Negara, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa

Pembangunan politik selama PJP I dan dua tahun Repelita VI telah dapat mewujudkan
tingkat stabilitas nasional yang mantap dan dinamis sehingga memungkinkan pelaksanaan pembangunan nasional yang menghasilkan kesejahteraan rakyat yang makin baik. Pembangunan politik juga telah mendorong terciptanya iklim keterbukaan yang bertanggung jawab serta makin mantapnya pelaksanaan demokrasi Pancasila. Hal ini terutama dengan telah adanya pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila serta telah diterimanya Pancasila sebagaisatu-satunya azas berbangsa dan bernegara oleh seluruh organisasi sosial politik dan organisasi
kemasyarakatan. Selain itu, perlu dicatat pula perampingan organisasi peserta pemilu dari 10 peserta pada pemilu tahun 1971 menjadi 3 peserta.
Dalam hubungannya dengan politik luar negeri, Indonesia telah memainkan peranan yang
cukup penting dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Antara lain patut dicatat peranan Indonesia di PBB, ASEAN, Gerakan Non Blok, dan APEC.
Dalam upaya menciptakan efisiensi dan efektivitas pembangunan, kualitas dan kuantitas
aparatur negara terus ditingkatkan. Dalam kaitan ini juga dilakukan penataan organisasiDepartemen dan lembaga Non Departemen.
Peningkatan kemampuan kegiatan penerangan, komunikasi, dan media massa (TV, radio,
majalah, dan surat kabar) telah meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa.

G. Bidang Pertahanan Keamanan

Stabilitas keamanan di dalam negeri merupakan tulang punggung upaya pembangunan
nasional. Dalam hal ini manunggalnya ABRI dengan rakyat dan mantapnya dwi fungsi ABRImerupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan selama PJP I sampai pertengahanpelaksanaan Repelita VI sekarang ini. Pembangunan pertahanan keamanan terus dilakukan sesuai dengan Sishankamrata, dan dengan terus memperkuat kemampuan ABRI dalam melaksanakan kedua fungsinya.


http://id.wikipedia.org/wiki/Repelita
http://www.ginandjar.com/public/16HasilPembangunan.pdf

TUGAS Perekonomian Indonesia I

EKONOMI TERPIMPIN

Ekonomi terpimpin secara istilah yang disebutkan Bung Hatta yaitu merupakan konsekuensi dan nasionalisme yang timbul sebagai bentuk dari perlawanan menentang kolonialisme dan imperialisme.
Prinsip ekonomi terpimpin sejalan dengan sila ke-5 pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dikarenakan adanya pemerataan pembagian kesejahteraan di semua lapisan masyarakat dan mereka dapat merasakannya.


Ekonomi terpimpin serupa dengan ekonomi sosialis. Menurut Bung Hatta ekonomi terpimpin merupakan rival dari sistem ekonomi liberal. Dimana segala sesuatunya ditentukan oleh pihak pasar, sedangkan pemerintah tidak boleh campur tangan dalam hal tersebut. Atau juga ikut andil dalam mengatur keadaan pasar sehingga peraturan tersebut tidak memberikan gerak bebas bagi pasar.

Keunggulan Ekonomi Terpimpin.
Dalam konteks ini, kita bisa mengingat apa yang pernah ditulis Hatta pada saat dia masih berusia 26 tahun dan masih berstatus sebagai mahasiswa (ditulis Maret 1928). Begini ia menulis waktu itu: “Pemerintah harus banyak campur tangan dalam pelaksanaan Ekonomi Terpimpin dengan mengadakan petunjuk, tetapi harus bebas dari perbuatan birokrasi. Dalam pelaksanaan ekonomi yang berpedoman kepada prinsip murah, lancar, dan cepat, tidak ada yang lebih berbahaya dari pada birokrasi". Dan juga pemerintah selayaknya turut pula memberikan aturan-aturannya. Supaya terciptanya pemerataan ekonomi di semua kalangan masyarakat, sehingga yang kaya tidak semakin kaya sedangkan yang miskin tidak semakin miskin.
Coba kita kembali lagi berkaca kepada salah satu negara yang menggunakan sistem ekonomi sosialis seperti Republik Rakyat Cina. Maka kita akan melihat keadaan pendapatan masyarakatnya yang merata, sehingga tidak akan anda menjumpai permasalahan ketimpangan-ketimpangan ekonomi di negara ini, sekalipun negara ini negara yang mempunyai penduduk terbanyak di dunia.
Bahkan buktinya, kini negara Republik Rakyat Cina mampu menjadi negara urutan ketiga yang pertumbuhan ekonominya melesat pesat setelah urutan pertama diduduki oleh Uni Eropa dan posisi urutan kedua diduduki oleh India.
Dari contoh di atas, dengan itu keadilan sosial untuk rakyat niscaya akan tercapai, keadaan ekonomi akan bertambah baik dan kemajuan untuk negara akan diraih. Seperti yang sering digembar-gemborkan oleh Pancasila dalam silanya yang ke-5 yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” yang akan mengantarkan negara untuk memenuhi keadilannya dalam membagi kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dengan ini maka cita-cita nasionalisme akan tercapai. Berbicara masalah jenisnya, ekonomi terpimpin dibagi menjadi enam jenis, yaitu:
1. Ekonomi terpimpin menurut ideologi komunisme.
2. Ekonomi terpimpin menurut pandangan sosialisme demokrasi.
3. Ekonomi terpimpin menurut solidaroisme.
4. Ekonomi terpimpin menurut faham kristen sosialis.
5. Ekonomi terpimpin berdasar ajaran Islam
6. Ekonomi terpimpin berdasarkan pandangan demokrasi sosial.
Yang pasti dari enam aliran ekonomi terpimpin itu kesemuanya itu menolak adanya kepentingan individu, yang mana kepentingan orang banyak akan terkalahkan oleh kepentingan segelintir orang tersebut. Hal ini justru benar-benar terlihat dari sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan per-individu saja sedangkan masyarakat banyak yang lebih membutuhkannya malah kenyataannya terabaikan.


http://samwarlux.blogspot.com/2011/03/ekonomi-terpimpin.html



SISTEM EKONOMI PASAR (LIBERAL)

System ekonomi pasar dikemukakan oleh Adam Smith yang dimuat dalam bukunya yang berjudul An Inquiry Into the Nature and Causes of the wealth of Nation.
Cirri system ekonomi pasar adalah sebagai berikut :
a. Setiap individu bebas memiliki barang dan alat-alat produksi.
b. Kegiatan ekonomi di semua sector dilakukan oleh pihak swasta
c. Pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi.
d. Modal memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi.
e. Setiap orang diberi kebebasan dalam memakai barang dan jasa
f. Semua kegiatan ekonomi didorong oleh prinsip laba.
g. Berlakunya persaingan secara bebas.
Kebaikan system ekonomi pasar adalah :
a. Adanya persaingan mendorong manusia atau individu untuk terus maju dan bertindak secara efektid dan efisiien.
b. Tiap-tiap individu bebas memilih pekerjaan yang disukai sesuai dengan minat dan bakatnya.
c. Produksi didasarkan atas kebutuhan masyarakat.
d. Kebebasan memilih alat-alat produksi dan modal.
Keburukan system ekonomi pasar adalah :
a. Persaingan dapat menyebabkan terjadinya penindasan dan monopoli.
b. Karena motif memperoleh laba, tiap-tiap individu hanya mementingkan diri sendiri sehingga pemerataan pendapatan sulit dicapai atau tidak merata.
c. Sulit menghindarkan naik turunnya kehidupan ekonomi sehingga krisis ekonomi lebih mungkin sering terjadi.
d. Timbulnya dampak imbasan.

http://id.shvoong.com/business-management/2003961-sistem-ekonomi-pasar-liberal/



EKONOMI SOSIALIS

Ilmu Ekonomi Sosialis adalah bagian dari Ilmu Ekonomi Politik. Ilmu Ekonomi Politik termasuk dalam ilmu-ilmu pengetahuan masyarakat. Masalah yang dijadikan persoalan dalam suatu ilmu pengetahuan penting sekali artinya untuk pekerjaan, penyelidikan, mengajar dan belajar secara ilmiah. Penentuan yang benar dari masalah suatu ilmu pengetahuan mempunyai arti menentukan untuk pelaksanaannya yang berdasar atas ilmu pengetahuan itu.

Ilmu pengetahuan mempunyai fungsi tertentu dalam masyarakat. Tiap peristiwa dan gejala yang timbul dalam masyarakat, sebagai produksi, negara, kesenian, hukum, keluarga, dan sebagainya, berfungsi memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu dari masyarakat. Juga ilmu pengetahuan sebagai suatu gejala dan peristiwa yang timbul dalam masyarakat mempunyai fungsi tertentu pula untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu dari masyarakat.

Ilmu pengetahuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan menyelidiki dan menemukan hukum-hukum alam dan hukum-hukum masyarakat yang objektif, yang tidak tergantung pada kehendak dan kesadaran manusia dan menunjukkan dengan cara bagaimana hukum-hukum yang ditemukan itu dapat dipergunakan oleh manusia untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhannya. Demikianlah ilmu pengetahuan itu digunakan oleh manusia sebagai landasan dan dasar guna mengambil tindakan-tindakan sebagai sendi untuk bertindak yang benar.

Dalam menentukan masalah ilmu pengetahuan tidak boleh dilupakan peristiwa-peristiwa dan gejala-gejala yang diperlukan untuk penentuan itu. Ilmu pengetahuan mempunyai hubungan timbal-balik dengan tindakan-tindakan dan pengalaman-pengalaman manusia. Ilmu pengetahuan mencari bahan-bahan penyelidikan dari tindakan-tindakan dan pengalaman-pengalaman manusia atau peristiwa-peristiwa dan gejala-gejala masyarakat lainnya, membuat dalil-dalil umum dari bahan-bahan yang didapatinya, dan mendapatkan didalamnya hal-hal yang seharusnya berlaku, hal-hal yang merupakan hukum-hukum tertentu. Segala yang disebut ilmu pengetahuan bersendikan pada peristiwa-peristiwa nyata, karena jika tidak demikian, maka akan merupakan suatu spekulasi, suatu khayalan atau merupakan penyingkiran kebenaran secara sadar, dan ini adalah bukan ilmu pengetahuan.

Sebaliknya ilmu pengetahuan diperuntukan bagi kepentingan manusia, digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan-tindakannya dengan benar, secara tidak langsung sebagai penyelidikan-penyelidikan dalam kehidupannya atau langsung sebagai ilmu pengetahuan yang diterapkan (applied science). Jika ilmu pengetahuan tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia, maka ilmu pengetahuan yang demikian itu merupakan pembuangan waktu yang tidak ada gunanya. Demikian maka tidak dapat dipilih dengan sesuka hati masalah suatu ilmu pengetahuan; masalah ilmu pengetahuan itu harus diambil dari kenyataan-kenyataan yang objektif, dari peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi dari dari gejala-gejala yang sungguh ada.

Ilmu Ekonomi Sosialis sebagai bagian dari pada ilmu Ekonomi Politik dan yang termasuk ilmu-ilmu pengetahuan masyarakat dengan sendirinya akan menggunakan bahan-bahan dalam penyelidikannya langsung dari pada kehidupan masyarakat, ialah kehidupan keekonomian dalam masyarakat yang merupakan suatu kenyataan yang objektif. Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang meliputi bidang ekonomi, maka ilmu Ekonomi Sosialis mengambil masalah yang dipersoalkannya, hubungan-hubungan manusia dalam kehidupan keekonomian dalam masyarakat sosialis. Tentu saja kehidupan keekonomian masyarakat sosialis yang akan dibangun tidak akan dapat terpisah dari pada kehidupan keekonomian masyarakat yang lampau dan kehidupan masyarakat yang masih berlangsung.


http://www.indomp3z.us/showthread.php/86353-ekonomi-sosialis



EKONOMI PANCASILA

Istilah “Ekonomi Pancasila” baru muncul pada tahun 1967 dalam suatu
artikel Dr. Emil Salim. Ketika itu belum begitu jelas apa yang dimaksud dengan
istilah itu. Istilah itu menjadi lebih jelas ketika pada tahun 1979, Emil Salim
membahas kembali yang dimaksud dengan “Ekonomi Pancasila”. Pada
pokoknya “Ekonomi Pancasila” adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi,
setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan, hingga
mencapai titik keseimbangan. Kekanan artinya bebas mengikuti aturan pasar,
sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk
perencanaan memusat. Secara sederhana Ekonomi Pancasila dapat disebut
sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau
“ekonomi pasar terkendali”. Mungkin ada istilah-istilah lain yang mendekati
pengertian “Ekonomi Pancasila”, yaitu “sistem ekonomi campuran”, maksudnya
campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme” atau “sistem ekonomi jalan
ketiga”. Tetapi kedua istilah itu banyak variasinya di dunia. Sistem ekonomi yang
berlaku di Amerika Utara dan Eropa Barat umpamanya, dapat disebut sebagai
sistem ekonomi campuran, karena sudah tidak asli kapitalis, tetapi bukan pula
sosialis. Tapi persepsi umum menilai bahwa sistem ekonomi AS adalah sebuah
model ekonomi kapitalis yang paling representatif, sedangkan sistem ekonomi di
Uni Soviet (dulu sampai 1991) atau RRC adalah model ekonomi sosialis yang
paling baku. Barangkali yang lebih mendekati model ekonomi campuran adalah
sistem ekonomi Inggris atau negara-negara Eropa Barat yang lazim disebut juga
sebagai negara kesejahteraan (welfare state).


http://matakuliah.files.wordpress.com/2007/09/ekonomi-pancasila-dalam-tinjauan-pilsafat-ilmu.pdf